Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

 

PP 101 TAHUN 2000

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
       
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber
     
daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
   
b.
bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu
     
profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
   
c.
bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan;
      Menjadi Anggota partai Politik dengan Peraturan Pemerintah
   
d.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan
      Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil;
       
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
   
2.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
       
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
       
   
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
       
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
       
   
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
     
Lembaran Negara Nomor 3839);
 
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  1.
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar
   
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
  2.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat
   
untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
    tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
  4.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
    organisasi negara.
  5.
Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
    Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
  6.
Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional
    bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
  7.
Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional
    bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
  8.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9.
Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengant tugas, tanggung jawab,
    wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
  10.
Lembaga Diklat Pemerintah Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah
    yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.
 
BAB II
TUJUAN DAN SASARAAN DIKLAT
Pasal 2
Diklat bertujuan:
a.
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi
  kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
b.
menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
c.
memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pembedayaan masyarakat;
d.
menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
  kepemerintahan yang baik.
   
Pasal 3
     
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
       
BAB III
JENIS DAN JENJANG DIKLAT
 
Pasal 4
 
Jenis Diklat terdiri dari:
  a. Diklat Prajabatan;
  b. Diklat Dalam Jabatan.
 
Pasal 5
 
 
(1)
Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
       
 
(2)
Diklat Prajabatan terdiri dari:
    a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
    b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
    c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III;
       
Pasal 6
       
 
(1)
CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
 
(2)
CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.
       
Pasal 7
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
       
Pasal 8
     
 
(1)
Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-
    tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
     
 
(2)
Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
    a. Diklat Kepemimpinan;
    b. Diklat Fungsional;
    c. Diklat Teknis.
 
Pasal 9
       
Diklat Kepimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
       
Pasal 10
       
Diklatpim terdiri dari:
  a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
  b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
  c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
  d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I
 
Pasal 11
  (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
(2)
Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
    instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
Pasal 12
       
  (1)
Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
     
  (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara  berjenjang.
     
 
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
   
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sa,pai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/.atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
     
 
(4)
Pegawai Negeri sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
    8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, belum pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
 
(5)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak
    berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
     
 
(6)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) berkewajiban
    untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
     
Pasal 13
       
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinatakan tetap berlaku.
       
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 14
Ketentuan teknis yang dperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 15
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
     
     
Ditetapkan  di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
    ttd
BAMBANG KESOWO
       
LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  2004  NOMOR  128
     
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Plt. Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Aparatur Negara
FARIED UTOMO
 
 
     
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
I. UMUM
 

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawain sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakayt secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negera, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegai Negeri harus netral dari pegnaruh semua golongan dari partai politilk serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dimaksud, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan /atau Pegnurus Partai Politik .

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tersebut, antara lain ditegaskan , bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegwai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pegnurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau  tidak dengan hormat.    

Berdasarkan hal-hal tersbut, untuk menegakkan supremasi hukum dan wibawa Pegawai Negeri sebagai bagian dari Pegawai Negeri, perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Laporan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur prosedur pengunduran diri dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

II PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1
Cukup jelas
 
Pasal 2
Cukup jelas
 
Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas
 
Pasal 4
Ayat (1)
Pada Prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri harus diberhentkan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, namun penangguhan tersebut tidak meniadakan proses pemberhentiannya atau yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
 
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
 
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Berdasarkan tembusan permohonan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan, menghentikan pembayaran gaji terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal permohonan pengunduran diri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Berdasarkan tembusan permohonan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan, menghentikan pembayaran gaji terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal permohonan pengunduran diri.
 
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Karena  "dianggap dikabulkan", maka Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa harus menunggu keputusan pemberhentiannya, dan proses administrasi pemberhentian dengan hormat tetap harus dilakukan.
 
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
 
Pasal 10
 
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwaPegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 
 
Pasal 11
Hak-hak Kepegawaian bagi:
 
1.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun berhak menerima pensiun, tunjangan hari tua dan
   
tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan.
   
 
2.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun dan diberhentikan tidak dengan hormat berhak
    menerima pengambilan nilai tunai iuran pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan
     
Pasal 12
 
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Pengembalian penghasilan yang terlanjur diterima termasuk gaji dan tunjangan jabatan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
 
Pasal 13
Cukup jelas
 
Pasal 14
Cukup jelas
 
Pasal 15
Cukup jelas
 
Pasal 16
Cukup jelas