Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

 

PP 37 TAHUN 2004

 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
 
 
       
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
     
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/ atau Pengurus Partai Politik;
   
b.
bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri yang akan menjadi
     
Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat
   
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Larangan Pegawai Negeri Sipil
      Menjadi Anggota partai Politik dengan Peraturan Pemerintah
       
       
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
   
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
   
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
   
3.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
   
Negara Nomor 4251);
   
4.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003  Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
     
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
   
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979
     
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 1);
   
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
     
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
   
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
     
negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 
 
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  ANGGOTA PARTAI POLITIK
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegwai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
   
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diuabah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
  2.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai
   
Negeri Sipil berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3.
Partai Politik adalah partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4.
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai
    anggota dan/atau pengurus partai politik.
     
BAB II
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
 
  (1)
Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
  (2)
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
     

 

Pasal 3
     
 
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri
    Sipil
 
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai
    Negeri Sipil.
 
(3)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri
       
Pasal 4
 
 
(1)
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila:
    a.
masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
      dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    b.
sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin
      berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil; atau
    c.
mempunyai tanggungjawab kedinasan yang dalam waktu dekat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.
       
 
(2)
Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan adanya keputusan yang
    mempunyai kekuatan hukum yang tetap
       
 
(3)
Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan
 
 
Pasal 5
 
 
(1)
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan
   
tembusannya disampaikan kepada:
    a. atasan langsung Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV
    b. pejabat yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
    c. pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan instansi yang bersangkutan
       
 
(2)
Atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan pertimbangan  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
    selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.
       
 
(3)
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya
    10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
       
 
(4)
Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak atasan langsung menerima surat
    pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
     
 
(5)
Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepagawaian tidak mengambil keputusan,
    maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap dikabulkan.
     
 
(6)
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian Pegawai negeri
    Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak dianggap dikabulkan.
       
Pasal 6
       
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
       
Pasal 7
 
(1)
Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri ditangguhkan, maka Pejabat Pembina Kepagawaian yang
    bersangkutan harus memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).
 
   
 
(2)
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya
    serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon II untuk menangguhkan pemberhetian Pegawai Negeri Sipil.
       
Pasal 8
 
Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau penangguhan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat Pasal 7, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat lain yang berkepentingan.
       
Pasal 9
       
  (1)
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri
   
Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
   
 
(2)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota
   
dan/atau pengurus partai politik,
   
 
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus
    partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan
    menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
       
     
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
 
Pasal 10
       
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang kan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 11
Pegawai Negeri Spil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
     
Pasal 12
       
  (1)
Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang pokok
   
menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Kepegawaian telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan April Tahun 2000 dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
     
  (2) Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang pokok
   
menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-0undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Kepegawaian telah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, tidak mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     
 
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
   
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sa,pai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/.atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
     
 
(4)
Pegawai Negeri sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
    8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, belum pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
 
(5)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak
    berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
     
 
(6)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) berkewajiban
    untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
     
Pasal 13
       
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinatakan tetap berlaku.
       
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 14
Ketentuan teknis yang dperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 15
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
     
     
Ditetapkan  di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
    ttd
BAMBANG KESOWO
       
LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  2004  NOMOR  128
     
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Plt. Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan
Aparatur Negara
FARIED UTOMO
 
 
     
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
I. UMUM
 

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawain sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakayt secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negera, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegai Negeri harus netral dari pegnaruh semua golongan dari partai politilk serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dimaksud, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan /atau Pegnurus Partai Politik .

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tersebut, antara lain ditegaskan , bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegwai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pegnurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau  tidak dengan hormat.    

Berdasarkan hal-hal tersbut, untuk menegakkan supremasi hukum dan wibawa Pegawai Negeri sebagai bagian dari Pegawai Negeri, perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Laporan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur prosedur pengunduran diri dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

II PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1
Cukup jelas
 
Pasal 2
Cukup jelas
 
Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas
 
Pasal 4
Ayat (1)
Pada Prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri harus diberhentkan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, namun penangguhan tersebut tidak meniadakan proses pemberhentiannya atau yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
 
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
 
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Berdasarkan tembusan permohonan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan, menghentikan pembayaran gaji terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal permohonan pengunduran diri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Berdasarkan tembusan permohonan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan, menghentikan pembayaran gaji terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal permohonan pengunduran diri.
 
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Karena  "dianggap dikabulkan", maka Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa harus menunggu keputusan pemberhentiannya, dan proses administrasi pemberhentian dengan hormat tetap harus dilakukan.
 
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
 
Pasal 10
 
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwaPegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 
 
Pasal 11
Hak-hak Kepegawaian bagi:
 
1.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun berhak menerima pensiun, tunjangan hari tua dan
   
tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan.
   
 
2.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun dan diberhentikan tidak dengan hormat berhak
    menerima pengambilan nilai tunai iuran pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan perumahan apabila belum pernah menerima bantuan dari program tabungan perumahan
     
Pasal 12
 
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Pengembalian penghasilan yang terlanjur diterima termasuk gaji dan tunjangan jabatan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
 
Pasal 13
Cukup jelas
 
Pasal 14
Cukup jelas
 
Pasal 15
Cukup jelas
 
Pasal 16
Cukup jelas